Kewajiban dan hak MPR, DPR

Kewajiban MPR

v  mengamalkan Pancasila,

v  melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan,

v  menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional,

v  mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, dan

v  melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Hak-hak MPR

v  mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang Undang Dasar,

v  menetapkan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan,

v  memilih dan dipilih,

v  membela diri,

v  imunitas,

v  protokoler dan

v  keuangan dan administrasi.

Tugas/kewajiban dan wewenang DPR

v  membentuk Undang Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama,

v  membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang,

v  menerima dan membahas usulan rancangan Undang Undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan,

v  memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang Undang APBN dan rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,

v  menetapkan APBN bersama Presiden dan memperhatikan pertimbangan DPD,

v  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN serta kebijakan pemerintah,

v  membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD terhadap pelaksanaan Undang Undang, otonomi daerah, APBN, pajak, pendidikan dan agama,

v  memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD,

v  membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK,

v  memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhetian anggota KY,

v  memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY,

v  memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden,

v  memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat Duta, menerima penempatan Duta Negara lain dan dalam memberikan amnesti dan abolisi,

v  memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, serta perjanjian Internasional lainnya,

v  menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,

v  melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang.

Hak DPR

pasal 27:

v  hak interpelasi,

v  hak angket,

v  hak menyatakan pendapat.

pasal 28:

v  mengajukan rancangan Undang Undang,

v  mengajukan pertanyaan,

v  menyampaikan usul dan pendapatmemilih dan dipilih,

v  membela diri,

v  imunitas,

v  protokoler,

v  keuangan dan administratif.